 |
| Surat ajakan debat terbuka Boni Hargens ke Rizieq Shihab. (Istimewa) |
"Tanpa berpretensi menilai kualitas dari karya Bapak, saya tergerak untuk mengadakan debat terbuka dengan Bapak tentang Pancasila dalam kaitannya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," tulis Boni dalam surat yang disampaikannya ke DPP FPI, Sabtu (21/1/2017), seperti diberitakan Detikcom.
Dalam surat itu, Boni menjelaskan niatnya menantang debat menguat seiring dengan komentar Rizieq terhadap pidato Megawati Soekarnoputri. Rizieq merasa keberatan dengan pernyataan Ketum PDIP sekaligus Presiden RI ke-5 itu.
"Asumsi dasar saya adalah Bapak mempunyai konsep Pancasila yang lain, berbeda dangan hakikat Pancasila yang sejak awal dijadikan Weltanchauung Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh para founding fathers," kata Boni dalam surat itu.
Saat dikonfirmasi mengenai surat itu, Boni mengaku telah mengantarkannya ke kantor DPP FPI yang ada di Petamburan, Jakarta Pusat. Namun FPI maupun Rieziq belum memberi respons.
"Sudah diterima DPP FPI. Staf saya yang antar (suratnya). Belum ada (tanggapan) dari mereka," ujar Boni saat dikonfirmasi detikcom, Sabtu (21/1).
Sementara itu, belum ada komentar dari FPI terkait tantangan debat terbuka terhadap imam besarnya itu. detikcom sudah berusaha menghubungi Jubir FPI Munarman dan Sekjen FPI Sobri namun belum ada respon.
Rizieq sendiri sempat menyinggung soal tesisnya itu usai diperiksa di Polda Jawa Barat terkait laporan Sukmawati Soekarnoputri. Rizieq menyebut Sukmawati telah melakukan kriminalisasi tesisnya.
"Sukmawati gagal paham soal ceramah saya. Ceramah saya diedit dan dipotong dan dilaporkan Sukmawati dengan penistaan Pancasila, ini nggak betul. Sama saja melakukan kriminalisasi tesis ilmiah," ujar Rizieq di Mapolda Jabar, Kamis (12/1).
Habib Rizieq menjelaskan, dalam karya ilmiah yang dibuat, salah satu babnya memang membahas sejarah Pancasila. Dia mengkritik bahwa Pancasila lahir pada 1 Juni 1945. Padahal Pancasila, menurutnya, lahir pada 22 Juni. Hal itulah yang menjadi kritiknya dalam tesis tersebut.
Selain itu, lanjut dia, dalam tesis yang dibuat, dia menyertakan usulan Soekarno yang sempat memposisikan sila Ketuhanan Yang Maha Esa di sila terakhir. Saat perumusan, sila itu dinamakan Ketuhanan Berkewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya.
"Ada hal yang diingat, ada redaksi yang diajukan Bung Karno di dalam Pancasila sila Ketuhanan ada di akhir. Sila kelima. Dan ini ditolak oleh ulama dalam sidang BPUPKI. Di sana ada Haji Wahid Hasyim pimpinan NU, ada Agus Salim pimpinan Sarekat Islam. Nah mereka menolak usulan itu soal redaksi itu. Para ulama meminta menaikkan menjadi sila pertama Ketuhanan itu," papar Rizieq.
Posting Komentar