Tampilkan postingan dengan label Ekonomi. Tampilkan semua postingan

Prajurit TNI ikut membangun jalan trans Papua
Prajurit TNI ikut membangun jalan trans Papua. (Tribunnews.com)
ngawicybers.blogspot.com. Pemerintah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk pembangunan jalan Trans Papua sepanjang 4.330,07 kilometer (km). Sepanjang tahun 2016 saja, anggaran yang dialokasikan untuk Trans Papua mencapai Rp 2,15 triliun yang terdiri dari Rp 739 miliar untuk perawatan atau preservasi jalan sepanjang 1.719,46 km, Rp 834,8 miliar untuk 151,34 km pembangunan jalan baru, dan pembangunan jembatan sebesar Rp 579,4 miliar.

Sedangkan untuk tahun 2017, alokasi anggaran untuk Trans Papua adalah sebesar Rp 2,55 triliun yang terdiri dari Rp 917,4 miliar untuk perawatan atau preservasi jalan Rp 890 miliar untuk pembangunan jalan baru, dan Rp 749,5 miliar untuk pembangunan jembatan.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Arie Setiadi Moerwanto mengatakan hal tersebut dilakukan untuk melakukan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah di Indonesia.

"Kalau dilihat IRR-nya, kita tidak akan pernah bangun ini Papua. Tapi kita kan NKRI. Kemudian bagaimana mengembangkan semua potensi. Kalau enggak, semuanya kan pembangunan jadi di Jawa terus, kalau kita mengikuti ekonominya," katanya kepada detikFinance saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (6/2/2017), seperti diberitakan Detikcom.

Lantas setelah dibangun, bagaimana pemanfaatan Trans Papua sejauh ini?

"Kemarin saya ke sana, walaupun jalan masih pakai urugan pilihan (jalan tanah bercampur kerikil pilihan) di sana, tapi sekarang guru-guru sudah ucapkan terima kasih. Para medis juga. Tadinya mereka ke sana harus 3 hari, jalan kaki, tembus gunung dan lain-lain. Ini artinya ketimpangan Indonesia Timur dan Barat mulai terkikis," tutur Arie.

Yang berikutnya adalah potensi efisiensi distribusi barang. Jika dulu mendatangkan batu ke Merauke harus dari Palu, maka saat ini sumber pasokan batu bisa diambil dari wilayah di Wamena yang memiliki sumber daya yang cukup. Adanya jalan yang sudah terfasilitasi membuat distribusi barang lebih mudah.

Jalur distribusi barang yang tadinya lewat udara pun kini bisa ditempuh via darat. Semua hal ini akan membuat biaya operasional dapat ditekan, dan wilayah sekitarnya akan tumbuh sumber perekonomian baru.

"Begitu pula dengan potensi perikanan, perkebunan di sana akan berkembang. Dan itu enggak linear, tapi eksponensial atau cepat sekali. Jadi yang tadinya pakai udara, kita nanti akan pakai udara. Jadi biaya transportasi turun, harga-harga akan murah," jelas Arie.

Dengan terbangunnya konektivitas, pemerintah juga berencana membangun kawasan pariwisata yang kini dapat dilalui lewat jalur darat. Salah satunya adalah kawasan Taman Nasional Lorentz di Papua. Taman ini merupakan yang terbesar di Asia Tenggara.

"Makanya saya dengan Menteri Pariwisata mau membuat jalan-jalan yang sudah dibuka ini untuk jadi daerah tujuan wisata. Ini kita lebih bagus dari pada Swiss. Karena kita ada Taman Nasional Lorentz. Begitu juga wilayah lainnya," papar Arie.

"Di situ ada danau yang bagus view-nya, keanekaragaman hayatinya. Misalnya kita bangun Jembatan Holtekamp. Kan sayang hanya bangun jembatan saja. Kenapa enggak kita bikin pariwisata. Ini kan sudah buka, kita perlu bangun listrik. Yang tadinya mau bangun bendungan susah, sekarang aksesnya kan sudah bagus," tukasnya.

Chappy Hakim, Presdir PT Freeport Indonesia
Chappy Hakim, Presdir PT Freeport Indonesia
ngawicybers.blogspot.com. Pemerintah akhirnya mampu membuat PT Freeport Indonesia bersedia untuk mengakhiri rezim Kontrak Karya (KK) yang sudah berumur 50 tahun. Dalam aturan baru pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara (Minerba), pemegang KK diperbolehkan ekspor konsentrat bila mengganti statusnya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Selain itu, ada dua syarat lagi yang harus penuhi yakni bersedia membangun smelter dalam waktu 5 tahun dan bersedia divestasi 51 persen sahamnya.

Tidak heran aturan baru yang terdiri Peraturan Pemerintah (PP) No 1 Tahun 2017 serta dua aturan turunannya berupa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dinilai banyak kalangan memojokkan Freeport sebagai salah satu pemegang KK.

Meski begitu, diakui Kementerian ESDM, ada faktor lain yang membuat Freeport bersedia menyanggupi syarat-syarat yang diberikan pemerintah.

Selain konsisten kebijakan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba, faktor komunikasi memiliki peran penting.

"Salah satu faktor lancarnya komunikasi dengan Freeport karena ada Pak Chappy Hakim," ujar Staf Khusus Menteri ESDM Hadi M Djuraid, Jakarta, Selasa (17/1/2017), seperti diberitakan Kompas.com.

Chappy Hakim adalah mantan Komandan Skuadron 31 Lanud Halim Perdana Kusuma dan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) periode 2002 - 2005 yang kini menjabat sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia sejak November 2016 lalu.

Selama ini, kata Hadi, komunikasi antara Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Chappy Hakim berjalan dengan baik. Hal itu memudahkan komunikasi pemerintah dengan Freeport, terlebih pasca adanya aturan baru tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Cairnya komunikasi kedua belah pihak bisa terlihat dari pertemuan pasca dikeluarkannya PP No 1 Tahun 2017 dua Peraturan Menteri pada Kamis, 12 Januari 2017.

Pada Jumat pagi, Chappy Hakim langsung menemui Jonan di Kantor Kementerian ESDM. Bahkan ia juga mengajak serta CEO Freeport-McMoRan, perusahaaan induk Freeport Indonesia yaitu Richard Adkerson untuk bertemu Jonan.

Masih di hari yang sama, keduanya menemui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Bambang Gatot. Pasca pertemuan itu, Freeport menyampaikan kesediaannya memenuhi syarat yang ditentukan pemerintah.

Jauh sebelum itu, Jonan dan Chappy memang sudah saling kenal. Namun hubungan keduanya terbilang pasang surut. Saat Jonan masih menjabat sebagai Menteri Perhubungan, Chappy kerap melontarkan kritik tajam atas berbagai kebijakan Kementerian Perhubungan.

Misalnya saat hangat isu penyerahan pengelolaan Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta kepada swasta pada pertengahan 2015 lalu. Selain itu Chappy juga pernah mengkritik Jonan lantaran meminta penghentian sementara latihan militer selama operasi Lebaran.

Saat itu, Kemenhub dinilai terlalu banyak mengatur, padahal kedua bandara tersebut merupakan bandara milik TNI AU yang pengelolanya diserahkan kepada Angkasa Pura (AP).

Namun belakangan, hubungan keduanya lebih cair setelah Chappy Hakim diangkat menjadi salah satu Anggota Staf Ahli di Kementerian Perhubungan. Kini keduanya dipertemukan kembali di sektor energi.

Jonan menjabat sebagai Menteri ESDM sedangkan Chappy Hakim menjabat sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia. Meski begitu, Hadi memastikan bahwa pemerintah akan bertindak tegas bila Freeport main-main dengan komitmennya yang telah disampikan.

Sebelumnya, Kementerian ESDM mengatakan bahwa Freeport sudah menyampaikan komitmen tertulisnya menyetujui berbagai syarat yang diberikan pemerintah.

Namun pemerintah belum memutuskan apakah akan segara memberikan izin ekspor konsentrat lagi kepada perusahaan asal AS itu atau tidak. Sebab sejak 12 Januari 2017, izin ekspor konsentrat Freeport tidak lagi diperbolehkan.

Serangan hama keong atau siput akibatkan Petani di di Desa Dempel, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi Pusing bukan kepalang. Pasalnya hewan berlendir tersebut membuat tanaman padi mereka tidak bisa tumbuh maksimal. "Kami kuatir tanaman padi yang baru berumur 15 hingga 20 hari tersebut rusak dan mati akibat dimakan keong. Karena keong ini memakan batang padi yang masih muda," ujar petani setempat, Kromo.

Kromo Bercerita bahwa populasi hama keong tersebut sangat banyak. Para petani sudah berusaha membasmi dengan pestisida, namun tidak ampuh membunuh hama Keong tersebut. Terlebih, harga pestisida saat ini cukup mahal, sehingga semakin memberatkan petani. "Di semprot pestisida tidak mempan, ya terpaksa kita mabil satu persatu pakai tangan.Rata-rata dalam sehari kami bisa mendapatkan hingga tiga ember besar keong untuk setiap petak sawah. Jika sehari tidak diambil, besoknya jumlah keong tersebut seakan semakin banyak," kata dia.

Populasi keong tersebut dirasa semakin banyak saat hujan dan banjir akibat luapan Sungai Bengawan Madiun akhir-akhir ini. "Akibat ditempeli keong, tanaman padi kami tidak dapat tumbuh maksimal dan berlendir. Meski sudah disemprot dengan obat, namun keong masih ada," kata Yatmi Petani Lainnya. Ia mengaku belum mengetahui berapa luasan sawah di desanya yang terserang hama keong. Namun yang pasti, hama tersebut sangat mengganggu petani. Selain keong, telur keong juga banyak menempl di batang padi.

"Diharapkan pemerintah daerah setempat membantu pemberian obat untuk memutus silkus hidup keong. Sehingga, hasil dari musim tanam kali ini dapat maksimal," kata dia.. (BJ/rs)

Astagfirullah.... Inilah 24 Negara dengan Belanja Seks Terbesar, RI Urutan Berapa?
Jakarta - Sama halnya dengan bisnis narkoba, bisnis prostitusi terlarang namun menggiurkan. Buktinya, pendapatan bisnis prostitusi di dunia mencapai US$ 186 miliar atau Rp 2.501 triliun per tahun.

Meski tak bisa dibenarkan, tak heran kasus prostitusi, perdagangan manusia masih marak. Pekerja seks komersial (PSK) pun kini tak hanya dilakukan orang dewasa. Para kriminal perdagangan manusia menyasar anak-anak di bawah umur.

Tak juga bisa dibenarkan, PSK dan juga para pelaku bisnis di lingkungan tersebut melihat bisnis ini menggiurkan. Mereka mencari jalan pintas bekerja dengan cara haram pun melanggar hukum.

Sebuah situs yang memantau aktivitas pasar gelap dunia, Havocscope, Rabu (24/2/2016) merilis negara-negara yang memiliki pendapatan tertinggi di dunia prostitusi. Paling puncak adalah China dengan nilai US$ 73 miliar atau sekitar Rp 981,8 triliun (kurs: 13.450 per dolar As).

Havocscope memperkirakan angka pendapatan tersebut didapat dari sumber yang luar seperti program kesehatan publik, penegakan hukum dan kriminal juga laporan dari media. Data ini dirilis sekitar pertengahan tahun lalu.

Kemudian, masih banyaknya praktik prostitusi di Tanah Air menempatkan Indonesia berada di urutan ke-12 dengan nilai 2,25 miliar atau sekitar Rp 302,6 triliun per tahun.

Dari 24 negara dalam daftar, tak semuanya industri bisnis di negara tersebut ilegal dan melanggar hukum. Pendapatan prostitusi di Jerman mencapai US$ 18 miliar dan itu legal.

Selain Jerman, Belanda jiga melegalkan bisnis prostitusi di negaranya. Jumlahnya mencapai US$ 800 juta.
24 Negara dengan Belanja Seks Terbesar, RI Urutan Berapa?
Berikut 24 negara dengan pendapatan prostitusi terbesar di dunia:

1. China - US$ 73 miliar
2. Spanyol - US$ 26,5 miliar
3. Jepang - US$ 24 miliar
4. Jerman - US$ 18 miliar
5. Amerika Serikat - US$ 14,6 miliar
6. Korea Selatan - US$ 12 miliar
7. India - US$ 8,4 miliar
8. Thailand - US$ 6,4 miliar
9. Filipina - US$ 6 miliar
10. Turki - US$ 4 miliar
11. Swiss - US$ 2,5 miliar
12. Indonesia - US$ 2,25 miliar
13. Taiwan - US$ 1,84 miliar
14. Ukraina - US$ 1,5 miliar
15. Bulgaria - US$ 1,3 miliar
16. Inggris - US$ 1 miliar
17. Belanda - US$ 800 juta
18. Itaia - US$ 600 juta
19. Kamboja - US$ 511 juta
20. Israel - US$ 500 juta
21. Irlandia - US$ 326 miliar
22. Republik Ceko - US$ 200 juta
23. Jamaika - US$ 58 juta
24. Australia - US$ 27 juta

Ratusan Koperasi di [Ngawi] Mati Suri
NGAWI -- Ratusan koperasi di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, berstatus tidak aktif akibat kepengurusan yang tidak memadai dan tidak melakukan rapat anggota tahunan (RAT).

Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Ngawi, Sofyan, kepada wartawan di Ngawi, Sabtu menyebutkan dari sekitar 500 koperasi, sebanyak 250 koperasi di antaranya tidak aktif atau mati suri. "Alasannya mungkin banyak. Di antaranya karena kepengurusan yang berjalan tidak optimal sesuai aturan berlaku," ujar dia di Ngawi, Sabtu (20/2).

Menurut dia, ratusan koperasi yang tidak aktif tersebut kondisinya belum dibubarkan. Mengingat banyaknya koperasi yang tidak aktif, pihaknya akan melakukan inventarisasi dan identifikasi ulang pada masing-masing koperasi yang ada. "Koperasi yang sudah terdaftar tersebut akan dipilah, mana yang masih aktif dan mana yang sudah mati atau tidak aktif," kata dia.

Bagi ratusan koperasi yang tidak aktif tersebut, sesuai aturan pemerintah harus dibubarkan. Hal itu bertujuan untuk mendorong keberadaan koperasi yang sehat dan berkualitas. Adapun indikator sehat atau tidaknya suatu koperasi, di antaranya dilihat dari sisi kepengurusan, keuangan, kegiatan, serta sarana dan prasarana yang dimiliki.

Koperasi yang aktif nantinya akan diberikan nomor induk. Hal itu untuk mempermudah pengawasan dari pemerintah. Sedangkan koperasi yang tidak aktif akan dibubarkan. Data Kemeterian Koperasi dan UKM menyebutkan, dari total 209.488 koperasi yang ada di tanah air saat ini, sebanyak 62.239 unit di antaranya berstatus tidak aktif dan telah dibekukan.

Ngawi Cyber

Diberdayakan oleh Blogger.